Presiden Kecolongan

Apa jadinya ketua sebuah organisasi tidak tahu isi peraturan yang sebelumnya sudah diteken oleh ketua itu sendiri. Jika peraturan tersebut berdampak positif mungkin tidak masalah, tapi bagaimana jika sebaliknya. Itu benar-benar terjadi, bahkan terjadi pada sebuah negara bernama Indonesia.

Presiden RI, Joko Widodo, mengaku tidak mengetahui detail Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Perpres ini mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010 yang menyebutkan, fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp 116.650.000, yang diubah menjadi Rp 210.890.000.

Belakangan, Presiden Jokowi mengatakan Perpres uang muka mobil pejabat akan dicabut. Langkah yang bijak jika Perpres tersebut akhirnya dicabut melihat negeri ini tengah kesulitan ekonomi.

Menarik bahwa Pemerintah sampai kecolongan. Dari Perpes DP mobil tersebut, pejabat bisa mendapat tambahan uang ratusan juta. Presiden sendiri berdalih tidak selalu memeriksa sejumlah Perpres secara rinci lantaran begitu banyak jumlah dokumen yang ia harus tandatangani.

Presiden memang tidak perlu memeriksa satu-satu dokumen yang masuk, staf pembantu Presiden dapat menjelaskan isi dari tiap dokumen sebelum Presiden menandatangani.

Apabila Perpres sudah diteken, kemungkinannya ada dua; Presiden menyetujui isi Perpres, atau Presiden asal teken karena percaya Perpres tersebut sudah dikaji oleh staffnya.

Kemungkinan yang lain, kata teman saya, Jokowi tidak waras meneken Perpres tanpa melihat isi Perpres tersebut. Saya tidak setuju, Jokowi tidak akan menjadi Presiden RI jika tidak waras, bahkan Presiden Jokowi, saya kira, tingkat kewarasannya diatas rata-rata rakyat Indonesia.

Implikasi dari kemungkinan pertama, Jokowi tidak peduli dengan nasib rakyat yang kini menghadapi dampak naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, LPG 3 kg, kereta, belum lagi beras mahal dan nilai tukar rupiah terhadap dolar kisaran 12.000 – 13.000.

Dicabutnya Perpres, menunjukkan Jokowi masih punya hati. Insiden ditandatangani Perpres tersebut bisa jadi kelalain staff pembantu Presiden, sebagaimana diamini oleh Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet (Seskab). “Jadi pengawalannya dari Seskab sendiri sudah dilakukan, hanya saja kami lalai secara substantif untuk mengatakan presiden secara timing tidak tepat karena dinamika ekonomi yang terjadi,” kata Andi seusai rapat kabinet di Istana Negara, Senin (6/42015).

Benarkan terjadi kelalaian? Mana yang lalai, Jokowi atau staffnya? Titik poinnya bukan mencari pihak mana yang lalai. Munculnya ide penambahan uang muka mobil pejabat, yang awalnya diajukan oleh DPR, sudah tidak benar. Rakyat tidak mendapat manfaat dari Perpres tersebut–kecuali keinginan rakyat untuk punya mobil mewah terwakili oleh wakil rakyat.

Mungkin kita harus berpikir ulang, untuk apa memilih wakil rakyat yang tindak tanduknya tidak memihak rakyat? []peta

3 thoughts on “Presiden Kecolongan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s